Menkopolhukam, Wiranto Akan Tertibkan Menhan dan Panglima TNI Juta Tak Sepaham

ilustrasi

Dalam rapat bersama DPR dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengeluhkan pengelolaan anggaran pembelian alat utama sistem pertahanan (alutsista), yang kini dibatasi oleh Permenhan Nomor 28 tahun 2015.

Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan ada dinamika dalam pengadaan alutsista, yang memungkinkan munculnya perbedaan dari pemangku kepentingan. Ia mengaku akan mengkoordinasikan perbedaan yang mengemuka tersebut.

"Itulah nanti yang akan kita satukan dengan seluruh pemangku kepentingan yang berhubungan dengan pembelian alutsista," kata Wiranto dalam acara coffee morning di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (8/2/2017).

Jika masih ada ketidaksepahaman antara Gatot dan Ryamizard, lanjut Wiranto, maka ia akan turun tangan. "Kalau itu masih ada perbedaan, itu tanggung jawab saya sebagai menteri koordinator untuk nanti saya akan tertibkan kembali," lanjut dia.

Diketahui, berdasarkan pernyataan Gatot dalam rapat pada Senin 6 Februari 2017 lalu, Permenhan di atas membatasi pengelolaan anggaran di Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Menurut dia, sudah kewajiban Markas Besar TNI membuat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) jangka pendek, menengah dan panjang. Peraturan Menhan itu membuat Panglima TNI berkedudukan sama dengan tiap angkatan di TNI

"Sebenarnya ini hanya masalah prosedur, tapi sementara ini saya punya satu pendapat sebenarnya perbedaan itu tidak ada, karena orientasi dari pemerintah terutama pembelian alutsista itu berpedoman kepada dinamikana ancaman yang berubah," ujar Wiranto.

"(Misalnya) kita sudah merencanakan membelikan alutsista untuk meng-counter satu ancaman dan ancaman berubah, sementara alutsista belum terbeli, maka tentu pendapat itu bisa berubah," papar dia.

Sumber: okezone